Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap Tanggapan Bupati Gianyar atas Penyampaian Pengantar Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gianyar tentang Pelestarian Seni dan Budaya, pada hari Senin, 13 Oktober 2025. Dalam rapat paripurna tersebut, jawaban DPRD disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP., M.AP. Rapat ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang bertujuan untuk memperkuat upaya pelestarian seni dan budaya sebagai identitas serta jati diri masyarakat Gianyar.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar merupakan unsur pelaksana yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengenai kegiatan, kebijakan, serta produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Gianyar.

Melalui layanan informasi publik ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Gianyar, serta turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Bupati Gianyar atas Penyampaian Pengantar Raperda Inisiatif tentang Pelestarian Seni dan Budaya, sekaligus Jawaban Bupati Gianyar atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Gianyar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Oktober 2025 dan langsung disampaikan oleh Bupati Gianyar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan raperda yang bertujuan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kebijakan daerah yang berpihak pada pelestarian nilai-nilai budaya serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.