Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Dalam rapat paripurna tersebut, pandangan umum fraksi disampaikan oleh empat fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat Bersatu. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan, prioritas program, serta strategi pembiayaan daerah yang tertuang dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gianyar dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Gianyar beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Gianyar – Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Sekretaris DPRD Kabupaten Gianyar bersama Staf Ahli DPRD menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Tahap II T.A. 2025 yang dilaksanakan oleh Sespim Lemdiklat Polri, pada Selasa, 30 September 2025 bertempat di Rupatama Catur Prasetya Polres Gianyar.

Kegiatan penelitian dengan tema “Penguatan Kapabilitas Kepemimpinan Melalui Transformasi Pendidikan yang Berkualitas Menuju Indonesia Maju 2045” ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Gianyar, dengan melibatkan berbagai unsur terkait untuk memberikan masukan melalui diskusi dan wawancara.

Kehadiran DPRD Kabupaten Gianyar dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara lembaga legislatif dengan aparat kepolisian dalam mendukung upaya penguatan kepemimpinan dan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Polri.

Gianyar – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menghadiri acara Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Kabupaten Gianyar, yang diselenggarakan di Alun-Alun Kota Gianyar pada Senin, 29 September 2025. Sebelum acara pelantikan, pada Minggu, 28 September 2025, para calon PPPK Tahap II terlebih dahulu melaksanakan prosesi Mejaya-jaya di Padmasana Kantor Bupati Gianyar sebagai bentuk penyucian diri sekaligus memohon restu agar dalam menjalankan tugas dapat diberikan kelancaran, keselamatan, dan keberkahan.

Kehadiran Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar pada kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan, sekaligus memberikan penghargaan atas dedikasi para tenaga honorer yang kini resmi diangkat menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapannya, dengan pengangkatan ini para pegawai dapat bekerja lebih profesional, meningkatkan kinerja pelayanan publik, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Jumat, 19 September 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar. Agenda ini difokuskan pada pembahasan mengenai pengelolaan dan penyebarluasan produk hukum DPRD melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai tata kelola, sistem publikasi, serta strategi pengembangan JDIH agar produk hukum DPRD dapat diakses dengan mudah, transparan, dan akuntabel oleh masyarakat. Melalui koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi hukum sekaligus memperkuat peran DPRD dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Senin, 15 September 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar telah menyelenggarakan Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gianyar tentang Pelestarian Seni dan Budaya, serta Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar terhadap Raperda Kabupaten Gianyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat Paripurna ini dilaksanakan sebagai bagian dari agenda resmi DPRD dalam rangka pembahasan dan penetapan kebijakan strategis daerah, dengan tujuan memperkuat identitas seni dan budaya Gianyar serta memastikan keberlanjutan pembangunan melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.